Fraksi PKS Tekankan Efisiensi APBD Perubahan 2026 Harus Tepat Sasaran

 Fraksi PKS Tekankan Efisiensi APBD Perubahan 2026 Harus Tepat Sasaran

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Sambas menekankan agar efisiensi dan pergeseran anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2026 benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Fraksi PKS dalam Pandangan Umum terhadap Raperda Perubahan APBD 2026 pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sambas yang digelar di ruang sidang DPRD Kabupaten Sambas, Rabu (9/9/2026).

Anggota DPRD Kabupaten Sambas dari Fraksi PKS, Rudhy, menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh hanya dimaknai sebagai pengurangan maupun pergeseran anggaran. Menurutnya, setiap rupiah APBD harus mampu memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

 “Efisiensi jangan hanya dimaknai sebagai mengurangi atau menggeser anggaran. Efisiensi harus memastikan setiap rupiah APBD benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegas Rudhy.

Dalam Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Sambas menargetkan Pendapatan Daerah sebesar Rp1,93 triliun, meningkat 4,84 persen dibandingkan target awal sebesar Rp1,84 triliun.

Sementara itu, Belanja Daerah dialokasikan sebesar Rp1,96 triliun, atau meningkat 4,01 persen dari sebelumnya Rp1,88 triliun. Adapun pembiayaan bersih tercatat sebesar Rp47 miliar.

Menanggapi perubahan struktur pendapatan dan belanja tersebut, Fraksi PKS menyambut baik adanya peningkatan target pendapatan daerah. Namun, Rudhy mengingatkan agar peningkatan target tersebut dibarengi dengan langkah konkret dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kami tetap mengingatkan bahwa peningkatan tersebut harus dibarengi langkah konkret dan inovasi dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu memperkuat sistem pemungutan dan pengawasan sekaligus mengoptimalkan berbagai potensi daerah yang selama ini belum tergarap secara maksimal.

“Intinya, agar target pendapatan tidak hanya bagus di atas kertas, tetapi terealisasi secara optimal,” lanjut Rudhy.

Pada sisi belanja, Fraksi PKS meminta Pemerintah Kabupaten Sambas mengarahkan kenaikan anggaran kepada program-program prioritas yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Beberapa sektor yang dinilai perlu menjadi perhatian antara lain pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pelayanan publik, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Fraksi PKS juga mengingatkan bahwa tingginya serapan anggaran tidak dapat dijadikan satu-satunya indikator keberhasilan pengelolaan APBD.

“Fraksi PKS menekankan bahwa tinggi angka serapan anggaran bukanlah satu-satunya tolok ukur sukses. Yang jauh lebih utama adalah hasil dan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat dari setiap rupiah anggaran yang dibelanjakan,” tegas Rudhy.

Ia menambahkan, setiap perangkat daerah harus mampu mempertanggungjawabkan manfaat dari program dan kegiatan yang dibiayai melalui APBD.

Fraksi PKS juga menyoroti pentingnya ketepatan waktu dalam penyelesaian pembahasan APBD Perubahan. Namun, menurut mereka, ketepatan sasaran penganggaran harus menjadi prioritas yang lebih utama.

Pembahasan APBD Perubahan, kata Rudhy, juga harus dijadikan ruang evaluasi yang terbuka dan objektif terhadap pelaksanaan program serta penggunaan anggaran sebelumnya.

Sikap kritis yang disampaikan Fraksi PKS tersebut merupakan bagian dari komitmen DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah.

“Semangat kebersamaan dengan Pemerintah Daerah tentu kami sambut baik. Namun kebersamaan tidak berarti menghilangkan sikap kritis. Justru dengan saling mengingatkan dan melakukan pengawasan, kita memastikan APBD benar-benar dikelola untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Sambas,” pungkas Rudhy.(Amr/LNS)