Hearing DPRD Sambas Bersama Masyarakat Jawai: Suprajeni Sebut Empat Tuntutan Sudah Ditindaklanjuti, Komunikasi Akan Diperkuat

 Hearing DPRD Sambas Bersama Masyarakat Jawai: Suprajeni Sebut Empat Tuntutan Sudah Ditindaklanjuti, Komunikasi Akan Diperkuat

Anggota DPRD Kabupaten Sambas dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Suprajeni, A.Md, menegaskan bahwa empat tuntutan yang disampaikan masyarakat Kecamatan Jawai dalam hearing bersama pemerintah daerah telah dibahas secara menyeluruh dan mendapat penjelasan dari instansi terkait.Selasa.(21/7/72026) Rapat dengar pendapat di ruang sidang DPRD Kabupaten Sambas bahasa 4 tuntutan masyarakat Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas berlangsung lancar.

Suprajeni yang mewakili Daerah Pemilihan (Dapil) Sambas 5 meliputi Kecamatan Jawai, Jawai Selatan, dan Tekarang mengatakan, pada prinsipnya tuntutan masyarakat sudah mulai ditindaklanjuti, terutama di sektor pembangunan infrastruktur. Namun, sebagian program masih berada pada tahapan administrasi, seperti proses tender dan pengusulan anggaran.

"Pada prinsipnya tuntutan masyarakat sudah mulai dijalankan, khususnya di bidang infrastruktur. Memang masih ada beberapa yang sedang berproses, seperti tahapan tender dan administrasi lainnya," ujarnya usai hearing.

Menurutnya, salah satu persoalan yang selama ini menjadi kendala adalah minimnya komunikasi antara masyarakat Jawai dengan DPRD. Kondisi tersebut dinilai memicu munculnya berbagai persepsi dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

"Ke depan kami akan membangun komunikasi yang lebih baik antara masyarakat dan DPRD agar berbagai isu yang berkembang bisa disampaikan secara jelas, sehingga tidak menimbulkan keresahan maupun ketidakpercayaan terhadap pemerintah daerah," katanya.

Terkait percepatan pembangunan infrastruktur, Suprajeni menjelaskan bahwa ruas jalan Pinang Merah–Sentebang–Segarau–Parit Nyiur Melambai saat ini masih dalam tahap pengusulan. DPRD akan terus mengawal agar proyek tersebut menjadi prioritas dan memperoleh alokasi pendanaan melalui APBN.

"Kami akan terus mengawal usulan yang telah disampaikan Dinas Pekerjaan Umum agar bisa direalisasikan pada tahun anggaran 2027," tegasnya.

Dalam hearing tersebut, empat tuntutan utama masyarakat, yakni terkait harga kelapa, pembangunan infrastruktur, transportasi, dan transparansi Pendapatan Asli Daerah (PAD), seluruhnya telah dibahas bersama instansi terkait.

Untuk persoalan turunnya harga kelapa, Dinas Perdagangan dan Dinas Pertanian telah menjelaskan berbagai faktor yang memengaruhi harga komoditas tersebut. Penjelasan itu, menurut Suprajeni, dapat diterima dan dipahami oleh masyarakat yang hadir.

Sementara itu, mengenai transparansi PAD, Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapperida) juga telah memaparkan sumber-sumber pendapatan daerah beserta alokasi penggunaannya sehingga masyarakat memperoleh gambaran yang lebih jelas.

Di sektor transportasi dan distribusi BBM, pemerintah bersama Pertamina disebut telah mengambil langkah-langkah penanganan. Saat ini kuota BBM di Kecamatan Jawai telah mencapai sekitar 16.000 liter per hari, sehingga kondisi distribusi dinilai telah kembali normal.

Adapun terkait kenaikan harga oli, Suprajeni menjelaskan pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi harga karena merupakan bagian dari mekanisme perdagangan. Menurutnya, kenaikan harga dipengaruhi berbagai faktor global, termasuk dampak konflik di Timur Tengah yang turut memengaruhi harga minyak, bahan plastik, dan sejumlah komoditas lainnya.

Suprajeni menyampaikan bahwa hasil utama hearing hari ini adalah seluruh aspirasi, keluhan, dan pertanyaan masyarakat telah dijawab secara langsung oleh instansi terkait. Ia menyebut masyarakat yang mengikuti aksi menerima penjelasan yang telah disampaikan.

"Hasil hearing hari ini seluruh keluhan dan pertanyaan masyarakat telah dijelaskan oleh instansi terkait. Alhamdulillah, masyarakat Jawai yang mengikuti aksi telah menerima penjelasan tersebut," ujarnya.

Meski demikian, ia mengakui masih terdapat kelemahan, terutama dalam aspek komunikasi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat. Karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal pembangunan di wilayah Jawai.

"Kami mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama mengawal dan mengawasi pembangunan infrastruktur di Jawai, baik pada tahun 2026 maupun tahun-tahun berikutnya, agar pembangunan dapat berjalan sesuai harapan masyarakat," pungkasnya.(Amr/LNS)