Bupati Sambas Hadiri RDP dan RDPU Komisi II DPR RI, Suarakan Persoalan PPPK dan Tenaga Honorer

 Bupati Sambas Hadiri RDP dan RDPU Komisi II DPR RI, Suarakan Persoalan PPPK Dan Tenaga Honorer

Jakarta, 8 Juni 2026 – Bupati Sambas H. Satono, S.Sos.I., M.H. Yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang diselenggarakan oleh Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Agenda rapat tersebut secara khusus membahas berbagai persoalan yang berkaitan dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), tenaga honorer, serta kebijakan kepegawaian daerah yang saat ini menjadi perhatian pemerintah pusat dan daerah. Rapat juga membahas tantangan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan sumber daya aparatur di tengah keterbatasan anggaran daerah.

Kegiatan tersebut melibatkan sejumlah pihak terkait, di antaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, para kepala daerah, serta perwakilan organisasi pemerintah daerah dari seluruh Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Satono menegaskan pentingnya adanya solusi yang komprehensif dan berkeadilan bagi tenaga honorer dan PPPK yang telah lama mengabdi di daerah. Menurutnya, pemerintah daerah membutuhkan kebijakan yang jelas dan berpihak kepada para tenaga non-ASN, sekaligus mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah.

Sebagai Wakil Ketua Umum APKASI, Satono juga menyampaikan bahwa aspirasi pemerintah Kabupaten se-Indonesia perlu menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan nasional terkait pengelolaan ASN dan tenaga honorer. Ia berharap hasil pembahasan Komisi II DPR RI dapat menghasilkan langkah konkret yang memberikan kepastian status dan kesejahteraan bagi tenaga honorer yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan publik di daerah.

RDP dan RDPU yang dipimpin Komisi II DPR RI tersebut menjadi forum penting untuk menjaring masukan dari pemerintah daerah sekaligus mencari solusi atas berbagai persoalan kepegawaian yang dihadapi daerah, termasuk terkait pengangkatan PPPK, penataan tenaga honorer, serta kebijakan belanja pegawai daerah.

Usai mengikuti rapat, Bupati Satono juga melakukan silaturahmi dan diskusi dengan sejumlah pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI guna memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat serta pembangunan daerah.

"Kita berharap ada solusi terbaik yang dapat memberikan kepastian bagi tenaga honorer dan PPPK, sekaligus tetap menjaga kemampuan keuangan daerah agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal," ujar Satono.

Dengan kehadiran dalam forum nasional tersebut, Pemerintah Kabupaten Sambas menunjukkan komitmennya untuk terus memperjuangkan kepentingan daerah, khususnya terkait peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penguatan sumber daya aparatur yang profesional dan sejahtera.(Amr/LNS)