Koordinasi Sekretariat Komnas HAM Provinsi Kalbar Dengan SBMI Kabupaten Sambas Soroti Terkait Eksob DiPerbatasan
Rabu, (27/08/2025) Sekretariat Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat berkoordinasi dengan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Kabupaten Sambas.
Kehadiran Komnas ham Provinsi Kalimantan Barat ke Kabupaten Sambas dalam rangka melakukan pengamatan situasi ham terkait pemenuhan hak ekonomi sosial budaya (Eksob) masyarakat khususnya didaerah perbatasan.
Menurut Kepala Sekretariat Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat, Nelly Yusnita bahwa pengamatan situasi ini kami lakukan di beberapa kabupaten yang berbatasan langsung dengan Malaysia terkait dengan pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya.
" Tentunya kita fokus kepada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat diperbatasan mulai dari pendidikan, kesehatan, kemudian standar hidup yang layak seperti pekerjaan," ungkapnya.
Nelly juga mengatakan bahwa Komnasham juga memantau PLBN, dimana Kita harapkan dengan keberadaan PLBN dibeberapa Kabupaten di Kalbar dapat menjadi pendongkrak perekonomian masyarakat disekitar perbatasan.
" Artinya kita memotret kondisi terkini seperti apa dampak terbukanya PLBN dengan tingkat perekonomian masyarakat," sampainya.
Nelly juga menjelaskan bahwa dengan infrastruktur yang sudah ada seperti terfasilitasi jalan yang menyambungkan antar kecamatan, apakah juga dikuti dengan terpenuhinya sarana prasarana disektor pendidikan, kesehatan maupun ekonomi.
" Jika akses jalan sudah tersambung semuanya, bagaimana dengan fasilitas pendidikan kita di daerah perbatasan apakah sudah terpenuhi ruang belajar atau sekolahnya termasuk guru-gurunya," katanya.
" Begitu juga dengan fasilitas kesehatan disekitar perbatasan, apakah sudah terpenuhi sarana-prasarananya seperti ketersediaan tenaga kesehatan mulai dari dokter, perawat hingga bidan termasuk ketersediaan obat-obatan. Apakah semua itu, mudah di akses oleh masyarakat perbatasan," tampalnya.
Kita juga akan petakan termasuk PLBN apakah sudah di manfaatkan oleh masyarakat khususnya di perbatasan terutama dalam lingkup perekonomian misalnya dalam kegiatan ekspor-impor.
" Harapan kita pengamatan situasi ham ini tidak hanya meninjau dari narasumber dilapangan, namun kita juga melihat dari temuan-temuan dilapangan yang perlu menjadi atensi, dan perbaikan, yang akan kita sampaikan kepada stakeholder terkait," tukasnya.
Dalam kesempatan itu, Sunardi, Ketua SBMI Sambas meminta agar pemerintah melibatkan masyarakat secara aktif dalam perencanaan dan implementasi program lanjutan. Beberapa poin kritis yang disoroti antara lain Perlunya peningkatan akses dan kualitas sekolah di daerah di Kabupaten Sambas, serta program beasiswa untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu Peningkatan akses layanan kesehatan, air bersih, dan perlindungan sosial bagi masyarakat. Prioritas penyerapan tenaga kerja lokal dalam investasi dan pengembangan sektor pendukung seperti pariwisata dan UMKM. Perluasan pembangunan infrastruktur seperti jalan, listrik, dan jaringan internet hingga ke desa-desa terpencil di sekitar Perbatasan di Kabupaten Sambas.
Diharapkan, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan organisasi seperti SBMI dapat memastikan bahwa pembangunan PLBN Aruk tidak hanya memperkuat batas negara, tetapi juga membawa kesejahteraan nyata bagi masyarakat Kabupaten Sambas.
“Kami akan terus mengawal proses ini. Tujuannya satu, memastikan bahwa tidak ada satu pun warga yang tertinggal dalam pembangunan ini,” pungkas Sunardi. (Amr/LNS)
0 Komentar