Demi Kepentingan Masyarakat, Bupati Sambas Minta PLBN Aruk Segera Dibuka Kembali
Penghentian sementara pelayanan operasional Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, pasca-insiden perselisihan antara warga dan petugas Bea Cukai, mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Bupati Sambas, H. Satono, meminta agar operasional PLBN Aruk dapat segera dibuka kembali demi kepentingan masyarakat.
Penutupan sementara PLBN Aruk sejak Rabu, 4 November 2026, dilakukan menyusul insiden kesalahpahaman yang terjadi antara warga dengan petugas Bea Cukai pada Senin, 2 November 2026.
Peristiwa tersebut bermula saat petugas Bea Cukai melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan empat Warga Negara Indonesia (WNI) asal Bengkayang yang hendak menyeberang ke Malaysia. Proses pemeriksaan kemudian memicu perbedaan persepsi dan adu argumentasi hingga keempat warga membatalkan keberangkatannya.
Situasi berkembang ketika sekitar 100 orang dari Bengkayang dan Landak mendatangi kawasan PLBN Aruk pada Senin sore hingga malam. Massa kemudian membawa lima petugas Bea Cukai ke Kabupaten Bengkayang untuk menyelesaikan persoalan melalui mekanisme adat.
Pada Selasa, 3 November 2026, kelima petugas menjalani prosesi adat di Kantor Bupati Bengkayang dan dikenai sanksi adat berupa denda sebesar Rp655 juta. Setelah proses tersebut, para petugas dilaporkan diperbolehkan pulang dalam keadaan aman.
Sebagai langkah menjaga keamanan dan kondusivitas pasca-insiden, pengelola PLBN Aruk kemudian menghentikan sementara pelayanan operasional mulai 4 November 2026.
Namun, penghentian pelayanan tersebut turut berdampak terhadap aktivitas masyarakat yang selama ini bergantung pada jalur perlintasan Aruk–Malaysia, baik untuk keperluan ekonomi, perdagangan, perjalanan keluarga, maupun aktivitas lintas batas lainnya.
Bupati Sambas H. Satono berharap agar situasi segera kembali kondusif sehingga pelayanan di PLBN Aruk dapat kembali berjalan normal.
Pembukaan kembali PLBN Aruk dinilai penting demi kepentingan masyarakat luas. Penyelesaian persoalan yang terjadi diharapkan tidak sampai menghambat aktivitas masyarakat, khususnya warga yang memiliki kepentingan langsung dengan perlintasan antarnegara.
Pemerintah dan seluruh pihak terkait diharapkan dapat mengedepankan komunikasi, koordinasi, serta penyelesaian yang sesuai dengan ketentuan hukum dan mekanisme yang berlaku.
Masyarakat juga berharap agar pelayanan PLBN Aruk segera dibuka kembali dengan jaminan keamanan bagi petugas maupun pengguna layanan.
Dengan demikian, aktivitas lintas batas dapat kembali normal, roda perekonomian masyarakat tetap berjalan, dan hubungan sosial antara masyarakat perbatasan Indonesia dan Malaysia tetap terjaga dengan baik.
PLBN Aruk bukan sekadar pintu perlintasan negara, tetapi juga menjadi urat nadi kehidupan masyarakat perbatasan. Oleh karena itu, pembukaan kembali pelayanan operasionalnya menjadi harapan bersama demi kepentingan masyarakat luas.(Amr/LNS)



0 Komentar