Haji Suryadi Pimpin Doa di Paripurna DPRD Sambas, Soroti Keadilan Hukum dan Nasib Guru Bergaji Rp300–400 Ribu
Haji Suryadi dari Fraksi Partai Golkar memimpin pembacaan doa dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sambas, Rabu (28/10/2026). Dalam momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda, pesan tentang penegakan hukum yang berkeadilan dan keprihatinan terhadap kesejahteraan guru menjadi sorotan.
Rapat paripurna tersebut mengagendakan penyampaian jawaban Bupati Sambas terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sambas mengenai dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Jawaban bupati disampaikan oleh Wakil Bupati Sambas, H. Hero Aldi Djuhardi Alwi, S.T., M.T.
Pembacaan doa oleh Haji Suryadi menjadi bagian dari rangkaian kegiatan resmi yang dihadiri unsur pimpinan daerah, anggota DPRD, serta tamu undangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas.
Dalam doa yang dipanjatkan, terselip harapan agar bangsa Indonesia senantiasa diberi kekuatan untuk mewujudkan keadilan, memperkuat persatuan, serta menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Pesan mengenai penegakan hukum menjadi salah satu hal penting dalam refleksi kebangsaan pada peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun ini. Hukum diharapkan tidak hanya tegas terhadap masyarakat kecil, tetapi juga berlaku adil terhadap siapa pun tanpa memandang jabatan, kekuasaan, maupun kedudukan sosial.
Ungkapan bahwa hukum jangan sampai “tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas” menjadi pengingat pentingnya kesetaraan di hadapan hukum. Penegakan hukum yang berkeadilan merupakan salah satu fondasi untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Momentum Hari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober juga menjadi kesempatan untuk kembali menghayati semangat persatuan dan perjuangan generasi muda dalam membangun Indonesia yang lebih baik.
Selain persoalan penegakan hukum, nasib tenaga pendidik juga menjadi perhatian dalam refleksi Hari Sumpah Pemuda. Di tengah peran penting guru dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, masih terdapat tenaga pendidik, khususnya guru TK, SD, dan SMP, yang dilaporkan menerima penghasilan sekitar Rp300 ribu hingga Rp400 ribu per bulan.
Angka tersebut perlu mendapat perhatian serius dari para pemangku kebijakan, terutama apabila penghasilan itu merupakan imbalan bulanan yang diterima guru atas tugas dan tanggung jawabnya.
Guru memiliki peran strategis dalam membentuk karakter, menanamkan nilai kebangsaan, serta menyiapkan generasi penerus. Karena itu, kesejahteraan tenaga pendidik perlu menjadi bagian penting dalam pembahasan kebijakan pendidikan dan pembangunan daerah.
Semangat Sumpah Pemuda seharusnya tidak berhenti pada seremoni dan slogan persatuan. Semangat tersebut perlu diwujudkan melalui kebijakan nyata yang menghargai pengabdian guru, memperhatikan kesejahteraan masyarakat, serta menjamin keadilan bagi seluruh warga negara.
Rapat paripurna DPRD Kabupaten Sambas merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi lembaga legislatif dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab bersama pemerintah daerah, termasuk membahas berbagai agenda pemerintahan dan pembangunan.
Melalui doa yang dipimpin Haji Suryadi, diharapkan setiap proses pengambilan keputusan di daerah senantiasa dilandasi kebijaksanaan, tanggung jawab, dan keberpihakan pada kepentingan masyarakat.
Peringatan Hari Sumpah Pemuda 2026 pun menjadi pengingat bahwa membangun bangsa bukan hanya tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama. Penegakan hukum yang adil, perhatian terhadap kesejahteraan guru, serta kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat merupakan bagian dari cita-cita Indonesia yang lebih bersatu dan sejahtera.
Semangat Sumpah Pemuda harus hidup dalam tindakan nyata: hukum yang adil bagi semua, guru yang dihargai pengabdiannya, dan pembangunan yang manfaatnya dirasakan masyarakat.(Amr/LNS)



0 Komentar